oleh Yudhi Andoni
Tak banyak orang tahu bahwa selain hari AIDS se-dunia dan Hari Ibu, bulan Desember ini juga kita (mestinya) memperingati Hari Bela Negara. Tahun 2006 lalu pemerintah memang telah mengeluarkan Keppres menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara yang didasarkan pada pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 60 tahun lalu.
Namun penetapan tersebut tak diikuti dengan ketentuan sebagai hari libur nasional, sehingga wajar hanya masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) saja yang merayakannya, sebab PDRI lahir di daerah ini. Selain itu, perayaan kecil-kecilan juga dilakukan di Jakarta, terutama oleh keluarga para mantan pemimpin PDRI.
Mengapa PDRI begitu penting, sehingga pemerintah, meski setengah hati, menetapkan hari lahirnya sebagai hari bela negara? Apa yang telah dilakukan PDRI?
***
Dalam historiografi modern Indonesia, PDRI memang tak terlalu menonjol dibandingkan peristiwa-peristiwa heroik di Jawa atau yang menjadi kontroversi sejarah. Ia tenggelam oleh heroisme peristiwa 10 November, Serangan Umum 1 Maret, G30S, bahkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang terjadi 10 tahun kemudian (1958).
Bagi pusat dan masyarakat awam, antara PDRI dan PRRI memang sulit dibedakan. Kesamaan tempat lahir dan tokoh-tokohnya membuat banyak orang kadang terselip lidahnya ketika maksudnya PDRI yang terucap adalah PRRI, begitu juga sebaliknya.
Namun diantara kedua peristiwa tersebut jelas terdapat perbedaan esensi sejarah yang dalam. PDRI merupakan upaya penyelamatan negara akibat agresi militer Belanda, sementara PRRI adalah upaya pemberontakan menuntut otonomi daerah dan gerakan anti-PKI.
***
19 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville dan menyerang kota Yogyakarta yang kala itu ibu kota negara. Mereka menawan Sukarno-Hatta dan menyatakan kepada dunia luar bahwa RI sudah berakhir. Namun pada hari itu juga, beberapa jam sebelum penyerbuan, sebuah kejelian sejarah dan juga perhitungan masa depan kebangsaan menekan ego kekuasaan para pemimpin di pusat dengan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai “Ketua” Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang kala itu ada di daerah.
“Keppres” pengalihan kekuasaan memang tidak sampai ke tangan Mr. Syafruddin. Tapi jauh hari sebelum itu, Hatta telah memberi perhitungan matang soal penyerbuan Belanda, dan secara lisan menyampaikan kemungkinan mandat tersebut dikeluarkan. Di atas kebutuhan bangsa dan sejarah Indonesia masa depan, Syafruddin mengambil kepercayaan sejarahnya, meski ia tahu pengangkatannya pasca agresi Belanda itu antara ada dan tiada.
Selama dua bulan komunikasi pusat-daerah terputus, dan kebingungan menjalari para pemimpin, terutama di Jawa menyangkut perjuangan melawan Belanda. Namun oleh kerja keras di tengah rimba Sumatera, berita mengenai adanya PDRI mulai tersebar, meski menggunakan radio sederhana. Koordinasi antarpemimpin sipil-militer dengan “ibu kota darurat” di Bidar Alam, Sumbar sana, menjadi efektif oleh siaran itu, dan adanya tinggkat kepercayan (trust) yang tinggi para pemimpin di Jawa. Untuk pertama kali dalam sejarah modern Indonesia, Jawa menjadi “daerah” dan luar Jawa menjadi “pusat”.
Lewat siaran-siaran radio somewhere in the jungle kemudian, PDRI mampu menunjukan eksistensi republik yang dinyatakan telah hilang oleh Belanda. Alhasil, propaganda negatif Belanda mentah dan menjadi titik balik bagi perjanjian baru, Roem-Rojen, yang berakhir pada pengakuan kedaulatan RI.
***
Ada beberapa ganjalan sejarah Indonesia menyangkut peristiwa pasca perjanjian Roem-Rojen itu. Pertama, utusan republik dalam perjanjian itu ilegal karena mereka diangkat oleh tawanan yang tak lagi memiliki kekuasaan. Moh. Roem sebagai ketua delegasi diangkat oleh Sukarno, bukan Syafruddin. Namun, selama ini keilegalan itu sengaja dilupakan (amnesia historis) terutama oleh penguasa. Amnesia sejarah memang salah satu cara pelegitimasian mana sejarah yang patut dikenang, dan mana yang mesti dilupakan demi satu maksud kekuasaan.
Kedua, pemakaian istilah pengakuan dan penyerahan kedaulatan. Dua istilah ini mengandung makna politis dan fakta sejarah. Makna politis dari pengakuan kedaulatan memberi gambaran bahwa selama revolusi fisik (1945-1949) heroisme dan patriotisme merupakan penentu keberhasilan perjuangan, dan kemudian melahirkan mitos-mitos di seputar kehidupan para pemimpin militer dan perjuangannya. Mitos Serangan Umum 1 Maret, misalnya, justru menegasikan kehadiran PDRI sebagai penyangga republik. Namun realitanya, dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang tertulis adalah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Ini artinya, keberhasilan perjuangan melawan kolonial diputuskan di meja perundingan.
Ketiga, fase titik anti-klimaks PDRI ketika Presiden Sukarno meminta Syafruddin mengembalikan mandat yang telah diberikannya. Anehnya, apa yang mesti dikembalikan jika sampai akhir PDRI, Syafruddin tak pernah menerima naskah pengalihan itu. Dan bagaimana cara pengembalian mandat tersebut?
Seorang sejarawan Perancis menyatakan, sejarah kadang menjadi panggung guyonan waktu bagi kita sekarang. PDRI dan cerita sejarahnya selain mengharukan, juga menyimpan kelucuan yang menyebabkan kita geleng-geleng kepala. Namun terpenting dari itu adalah refleksi sejarahnya bagi kita dan sejarah masa depan bangsa ini.
Tak berapa lama lagi negeri ini kembali memilih para pemimpinnya. Puluhan partai dan ribuan calon wakil rakyat “mengadu untung” demi kursi kekuasaan. Patut dipertanyakan, Pemilu 2009 mendatang merupakan ajang kompetisi atau penguatan saling kepercayaan di antara mereka (mutual trust) membangun bangsa ini ke depan.
Para pemimpin PDRI dalam fase singkat sejarahnya adalah cermin bahwa elite kita sesungguhnya memiliki akar yang kuat untuk saling bekerja sama dan bisa saling membangun komunikasi politik yang baik. Kepercayaan pusat terhadap daerah, keberanian membuat kebijakan di tengah krisis, dan kearifan politik di atas konflik kekuasaan, merupakan langkah-langkah taktis dan strategis meniti krisis global saat ini. Persoalannya adalah bisakah kita mengambil cermin sejarah itu, atau justru melenggang ke depan dengan mematikan lampu penerang di belakang.